Partai Gerindra Mengaku Tidak Akan Menolak Jika Diberi Kursi Menteri di Kabinet Jokowi
Partai Gerindra Mengaku Tidak Akan Menolak Jika Diberi Kursi Menteri di Kabinet Jokowi - Isu soal kursi jatah jabatan Menteri guna Partai Gerindra mulai terjawab.
Wakil Ketua Umum - Waketum Gerindra Ferry Juliantono menyatakan Partai Gerindra tidak bakal menolak andai ditawari kursi Menteri oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dalam tayangan Indonesia Lawyers Club, Ferri membenarkan andai Ketua Umum mereka Prabowo Subianto tidak akan menampik jika disuruh bergabung dalam koalisi pemerintahan.
“Itu hak preogatif Presiden, saya rasa Pak Prabowo pun tau posisinya, itupun pun kalau diminta Pak Jokowi baru, seandainya tidak tentu Pak Prabowo tidak akan menggagas nama-nama tersebut,” kata Ferri Selasa (30/7/2019) malam.
Namun kata Ferri beralasan jika yang dikedepankan Prabowo merupakan lebih ke arah ide-ide kebangsaan yang dikemukakan oleh Gerindra.
“Berdasarkan keterangan dari saya yang dirundingkan lebih dikedepankan soal ide-ide besarnya,” kata Ferri.
Pimpinan DPR RI Fahri Hamzah yang muncul dalam diskusi itu terlihat kecewa dengan pengakuan Ferri. “Sudahlah telah jelas itu,” kata mantan politisi PKS yang berdiri di pihak oposisi itu.
Paska pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri isu rencana masuknya Gerindra ke pemerintahan juga semakin merebak.
Terlebih ketika Gerindra mengakui andai sudah menawarkan sejumlah program pemerintahan untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dikutip Kompas.com sebelumnya Partai Gerindra memang menyatakan sudah menyiapkan sebanyak konsep program guna ditawarkan untuk pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Bahkan, Gerindra pun akan menyiapkan kadernya guna menjalankan konsep program itu bilamana Jokowi-Maruf menerimanya.
Konsep program tersebut dibicarakan dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bareng seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).
"Konsep kemandirian pangan, keawetan energi. Pokoknya tersebut jadikan satu konsep. Kalau konsep mandiri-mandiri tersebut kemudian diterima (Jokowi-Ma'ruf), kemudian kan nanti bakal dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk wartawan seusai pertemuan.
Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa konsep tersebut tidak langsung sehubungan dengan bagi-bagi kursi jabatan di pemerintahan.
Jika konsep itu diterima oleh pemerintahan baru Jokowi-Ma'ruf, Gerindra mau masuk ke dalam koalisi parpol penyokong pemerintah.
Namun, andai tidak disetujui, Gerindra bakal tetap menjadi oposisi.
"Ya bila ke dalam (pemerintahan) tersebut tidak langsung bagi-bagi kursi, namun dengan tukar-menukar konsep. Kalau konsep kami diterima, dengan kata lain kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang dibutuhkan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco.
"Kalau tersebut semua diakomodasi, dengan kata lain ya (Gerindra) di dalam (koalisi penyokong pemerintah). Kalaupun di luar ya, dengan kritik membangun," lanjut dia.
Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pekan lalu menimbulkan spekulasi Gerindra bakal bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
Meski bukan partai penyokong Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 tetapi Gerindra ditebak masuk koalisi pemerintahan Jokowi dan menemukan jatah kursi menteri di kabinet.
Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyampaikan, Gerindra siap untuk menolong pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Secara prinsip ya kita bila pun memang, kan telah juga dikatakan ke Pak Jokowi, bila memang kita diperlukan ya anda siap, tetapi bila tidak, ya anda di luar (di luar pemerintah) pun enggak terdapat masalah," kata Edhy saat didatangi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) lalu.
Edhy mengatakan, partai-partai koalisi penyokong Jokowi-Ma'ruf tak perlu cemas kehilangan jabatan di kabinet kerja jilid II.
Sebab, untuk Gerindra, menolong pemerintahan Jokowi tidak mesti dengan bagi-bagi jabatan.
"Jangan sampai cemas dengan adanya anda (Gerindra), lantas seolah-olah anda akan memungut jabatan siapa dan sebagainya di pemerintahan. Buat kita membina negeri tidak mesti dengan jabatan," ujar dia.
Mega lebih enjoy Gerindra
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan menuliskan pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi pertanda Gerindra serius guna masuk menjadi unsur dari koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi kata dia, andai benar-benar Gerindra hendak memperoleh kursi Ketua MPR RI.
"Gerindra memang butuh masuk ke koalisi Jokowi bila hendak menjadi ketua MPR. Karena tanpa bergabung ke kubu Jokowi, penentuan pimpinan MPR bakal ditentukan melewati paket."
"Itu berarti koalisi Jokowi bakal satu paket tanpa Gerindra," jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina ini pekan lalu.
Selain tersebut kemungkinan dapat ekstra kursi di kabinet pasti lebih menguntungkan untuk Gerindra ke depannya.
Selain tersebut dia melihat, pertemuan Megawati dengan Prabowo mengindikasikan bahwa PDI Perjuangan menyerahkan sinyal kuat bakal menerima bila Gerindra bergabung di koalisi Jokowi.
"Saat yang sama, PDI Perjuangan atau Megawati tampaknya mengindikasikan sikap bahwa Gerindra dirasakan lebih diprioritaskan dibanding PAN dan Demokrat guna bergabung," jelas Djayadi Hanan.
Dia memperkirakan, alasannya Gerindra lebih dinilai PDI Perjuangan konsisten sikapnya dikomparasikan PAN.
"Sementara dengan Demokrat, PDI Perjuangan barangkali segan untuk menyerahkan panggung untuk AHY bila bergabung dengan Jokowi," ucap Djayadi Hanan.
Dari luar koalisi
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin dapat saja dipenuhi oleh kader di luar partai politik penyokong mereka pada Pilpres 2019.
Sebab, pembentukan kabinet adalahhak prerogatif Jokowi.
"Bisa pasti berasal dari partai politik yang menjadi penyokong dia. Tapi, bukan tidak barangkali juga dapat beliau memungut dari luar partai pendukung," ujar Akbar di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (28/7/2019) laksana dikutip dari Kompas.com.
Berdasarkan keterangan dari Akbar, Jokowi tentu akan memilih menteri cocok kualifikasi yang telah ditetapkan, laksana berpengalaman, berintegritas, memiliki keterampilan manajemen, sampai mampu mengeksekusi program-program pemerintah.
Akbar menilai kriteria yang diputuskan Jokowi paling tepat.
Lalu, siapa sosok calon menteri dari Gerindra yang berpotensi dapat bergabung dengan pemerintahan Jokowi?
Beberapa hari terakhir beredar nama-nama calon menteri dari Gerindra.
Sejumlah media pun secara cerah benderang menyinggung calon menteri dari Gerindra.
Lalu siapa saja mereka, berikut pembahasan Tribunnews.com yang dihimpun dari sekian banyak sumber :
Edhy Prabowo
Bagi publik, nama Edhy Prabowo tidak begitu dikenal sebab sangat terbatas kemunculannya di media massa.
Namun Edhy Prabowo dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Keduanya telah bersahabat semenjak masih aktif di TNI.
Kepercayaan yang diserahkan Prabowo Subianto untuk Edhy tak main-main.
Bahkan, Edhy diandalkan untuk menjadi Presiden Direktur dan menjadi Komisaris di PT. Kiani Lestari Jakarta, perusahaan kertas kepunyaan Prabowo Subianto.
Dia juga diandalkan menjadi wakil ketua umum Gerindra bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra(2012- sekarang).
Edhy hadir dalam sejumlah pertemuan penting menemani Prabowo seperti ketika bertemu Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Sandiaga Uno
Gagal terpilih jadi wakil presiden RI bukan tahapan terakhir untuk Sandiaga Uno guna berkiprah di politik.
Sejak perhelatan Pilpres selesai, nama Sandiaga Uno ramai disinggung akan jadi menteri Jokowi.
Bahkan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan mempunyai informasi akurat bersangkutan tokoh yang akan jadi menteri Presiden Jokowi di kabinet selanjutnya.
Kepada Tribunnews.com, Neta S Pane menyinggung calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno akan masuk ke dalam kabinet Jokowi berikutnya.
"Saya bisa info A1 soal tersebut (Sandiaga Uno jadi menteri Jokowi)," kata Neta S Pane sejumlah waktu lalu.
Namun dalam sejumlah kesempatan Sandiaga Uno tidak terlampau menghiraukan isu-isu tersebut.
Sebelum jadi calon wakil presiden menemani Prabowo, Sandiaga diandalkan menjadi di antara wakil ketua umum Gerindra.
Ahmad Muzani
Ahmad Muzani (usia 51 tahun) ketika ini menjabat Sekjen Partai Gerindra.
Mantan wartawan yang pun pengusaha ini dikenal sebagai di antara orang keyakinan Prabowo Subianto.
Sebelum bergabung Gerindra, Muzani pernah berkiprah di Partai Bintang Reformasi (PBR) sebagai wakil sekjen.
Dipercaya Prabowo menjadi manajer perkebunan kelapa sawit, tak lama lantas dia gabung Gerindra.
Dua kali Muzani terpilih jadi anggota DPR RI dari wilayah pemilihan Lampung.
Dia juga diandalkan sebagai wakil ketua MPR RI duta Gerindradan sebanyak jabatan strategis di parlemen.
Hashim Djojohadikusumo
Hashim Sujono Djojohadikusumo adalahwakil ketua Dewan Pembina Gerindra.
Adik dari Prabowo Subianto ini dikenal pun seorang pengusaha, empunya perusahaan Arsari Group yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bio-ethanol, perkebunan karet dan lain-lainnya.
Selama Pilpres 2019, Hashim sedang di belakang layar untuk menolong pemenangan Prabowo Subianto.
Meskipun jarang hadir di publik tetapi Hashim dikenal paling aktif menolong Prabowo dI Pilpres 2019 sebagai direktur komunikasi dan media BPN Prabowo.
Klarifikasi Partai Gerindra
Dikonfirmasi terpisah, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menuliskan partainya tidak mengemukakan nama-nama calon menteri ke presiden terpilih 2019 Joko Widodo.
"Soal jabatan menteri tersebut sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujar Andre saat dikonfirmasi, Selasa (30/7/2019).
Berdasarkan keterangan dari dia, sekitar ini Gerindra belum menilai sikap soal koalisi.
"Pak Prabowo sekitar ini belum ada pengakuan sikap berhubungan hal tersebut," ujar Andre.
Meskipun dia mengakui bahwa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto adalahsahabat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
"Beliau bersahabat sudah semenjak dulu," katanya.
Lalu bagaimana andai kader Gerindra ditawarkan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf?
"Pak Prabowo sejak mula akan menawarkan konsep kerakyatan. Konsep kedaulatan energi dan pangan. Itu komitmen beliau semenjak dulu," kata Andre.
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) lebih serius mengampanyekan kesetaraan gender di olahraga Tanah Air. Caranya, dengan membentuk Yayasan Women in Sport.
Bruno Fernandes dikabarkan bakal segera gabung Manchester United. Tak ingin isu menjadi liar, pihak Sporting CP membantah jika sudah ada kesepakatan.