Artikel Sorce: www.Charles-Honoris.com
Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Charles Honoris menjelaskan istilah petugas partai yang sebenarnya nggak perlu banyak diributkan. Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau di struktural partai. Jadi beda dengan pemahaman yang dipersepsikan selama ini.
Kader muda dari PDIP ini mengungkapkan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat pernyataan keras dalam pidato penutupan kongres partai moncong putih itu di Bali lalu.
Dalam pidatonya, Megawati secara tegas menyatakan bahwa jika ada kader PDIP merasa tak nyaman dengan istilah petugas partai, maka sebaiknya keluar dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Ketua Taruna Merah Putih mengatakan banyak pihak menyebut pernyataan Megawati tentang istilah petugas partai itu ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDIP. Namun, pernyataan itu tidak semata-mata ditujukan ke Jokowi. Akan tetapi meyakini istilah petugas partai tak berkonotasi negatif.
Ia pun menegaskan, petugas partai ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Dalam konteks Presiden Jokowi, maka penugasan dari PDIP adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya atau yang lebih populer disebut dengan cita-cita Trisakti gagasan Bung Karno.
Karenanya Charles mengingatkan bahwa peran partai politik termasuk PDIP dalam demokrasi tak semestinya dikerdilkan. Sebab, partai merupakan alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
Tanpa peran PDIP, kata Charles maka tidak akan ada kepala-kepala daerah yang moncer seperti Wali ota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bahkan Joko Widodo. Sekian
Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris berharap, soal istilah petugas partai, sebenarnya tidak perlu banyak diributkan. Menurutnya, petugas partai itu adalah seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris.
“Ada yg ditugaskan di eksekutif, legislatif atau distruktural partai. Jadi beda dengan pemahaman yg dipersepsikan selama ini,” kata Charles Honoris, Senin (13/4/2015).
Petugas partai, Charles Honoris menegaskan kembali, ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Maka, lanjutnya, Presiden Jokowi itu ditugaskan partai untuk mewujudkan Tris Sakti Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
“PDI Perjuangan itu partai berideologi jelas, Presiden Jokowi merupakan kader partai, semua kader partai harus taat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai,” ujar Charles Honoris.
Dikatakan, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
“Partai itu juga kawah candradimuka, orang tidak akan mengenal figur Ganjar, Risma, atau bahkan Jokowi sekalipun kalo partai sebagai mesin politik tidak aktif mencari orang-orang bagus yang seideologi dan se visi. Stop untuk mendeparpolisasi partai, karena misi pasca reformasi justru salah satunya memperkuat sistem demokrasi kita,” saran Charles Honoris.
Yang sedang ramai saat ini, menurutnya, sebetulnya hanya sebuah proses pencarian bentuk terbaik dalam melakukan komunikasi politik antara presiden dan partainya.
Dengan harapan, kata Charles Honoris lagi, presiden seharusnya bisa mengimplementasikan ideologi dan cita-cita partai dalam menentukan kebijakan dan memerintah.
“Yang mungkin harus ditegaskan kembali Presiden sebagai petugas partai terikat oleh ideologi dan cita-cita partai bukan kepentingan elit partai. Saya yakin semua sepakat soal itu,” pungkas Charles Honoris.
Sumber Tribunnews.com
Source: http://charles-honoris.com/read/2015/04/13/124/charles-honoris-pdi-perjuangan-petugas-partai-sama-dengan-pejuang-rakyat
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan semua kader partai, termasuk dirinya sendiri, adalah petugas partai. Diharap semua tunduk pada ideologi dan aturan partai.
Ungkapan yang disampaikan oleh Megawati itu kembali mengundang sindiran dari berbagai pihak yang merasa tak suka dengan istilah tersebut. Menanggapi itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyatakan istilah “petugas partai” sebenarnya tak perlu banyak diributkan.
“Petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris. Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau di struktural partai. Jadi beda dengan pemahaman yang dipersepsikan selama ini,” kata Charles Honoris, Minggu (12/4).
Dia menjelaskan, para “petugas partai” ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Maka Presiden Jokowi, sebagai kader PDI Perjuangan, juga ditugaskan partai untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
“PDI Perjuangan itu partai berideologi jelas, Presiden Jokowi merupakan kader partai, semua kader partai harus taat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai,” kata Charles Honoris.
Selain itu, lanjut Charles Honoris, hal itu juga menegaskan, peran partai tidak boleh dikerdilkan dalam sistem demokrasi nasional. Sebab, partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.
“Partai itu juga kawah candradimuka, orang tidak akan mengenal figur Ganjar, Risma, atau bahkan Jokowi sekalipun kalau partai sebagai mesin politik tidak aktif mencari orang-orang bagus yang seideologi dan sevisi,” ujar Charles Honoris.
Karena itu, Charles Honoris meminta agar ribut-ribut soal istilah “petugas partai” tak dimanfaatkan oleh kaum yang memang mendorong deparpolisasi partai politik. Seharusnya, kaum tersebut justru harus memperkuat sistem demokrasi kepartaian. Apalagi, pascareformasi 1998, salah satu misinya adalah justru memperkuat sistem demokrasi nasional.
Bagi Charles Honoris, yang sedang ramai saat ini sebetulnya hanya sebuah proses pencarian bentuk terbaik dalam melakukan komunikasi politik antara presiden dan partainya. Bagaimana presiden seharusnya bisa mengimplementasikan ideologi dan cita-cita partai dalam menentukan kebijakan dan memerintah.
“Mungkin harus ditegaskan kembali, presiden sebagai petugas partai terikat oleh ideologi dan cita-cita partai, bukan kepentingan elite partai. Saya yakin semua sepakat soal itu,” kata Charles Honoris.
Sumber Beritasatu.com
http://charles-honoris.com/read/2015/04/13/123/politikus-pdi-perjuangan-menjelaskan-istilah-dari-petugas-partai
Kongres PDI Perjuangan akan resmi dibuka pada Kamis 9 April 2015. Dalam kongres itu, PDI Perjuangan akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
“Yang pasti kongres PDI Perjuangan tidak akan ada banyak kejutan, karena ketua umum sudah pasti Ibu Mega karena diminta seluruh kader maju kembali,” ujar kader muda Fraksi PDI Perjuangan DPR Charles Honoris saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Selain itu, lanjut Charles Honoris, siapa yang akan menduduki kursi sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan belum ada yang tahu. Sebab, pemilihan sekjen merupakan hak prerogatif Ibu Mega.
“Sekjen sampai detik ini tidak ada yang tahu kecuali Ibu Mega. Ibu Mega pasti akan memilih yang tepat, mengingat PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu,” kata politisi muda Charles Honoris.
Selain mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kongres yang digelar di Sanur, Bali itu juga akan membahas strategi pemenangan Pilkada serentak 2015.
“Tentunya membahas sinergitas 3 pilar PDI Perjuangan, yaitu eksekutif, legislatif, dan struktur partai bagaimana mewujudkan cita-cita bersama menyejahterakan rakyat, mempersiapkan pilkada serentak,” beber Charles Honoris.
“Selain itu juga akan ada pembahasan isu politik nasional dan persiapan pilkada serentak,” tutup Charles Honoris.
Sumber Liputan6.com
Source:
http://charles-honoris.com/read/2015/04/09/122/politisi-muda-hanya-megawati-yang-tahu-siapa-sekjennya
PDI Perjuangan akan menggelar Kongres IV pada 9-12 April mendatang di Bali. Diyakini dalam kongres itu para kader PDI Perjuangan akan solid untuk tetap mendukung Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kembali.
Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengatakan, bahwa kongres tersebut akan menggagas program perjuangan partai ke depan. Munculnya isu akan ada calon lain selain Megawati adalah upaya untuk memecah belah kesolidan partai PDI Perjuangan.
“Isu dan politik yang muncul terkait wacana calon ketua umum lain selain Ibu Megawati hanya upaya-upaya memecah belah kesolidan partai. PDI Perjuangan sudah teruji dengan situasi semacam ini. Semua struktur daerah dan kader sudah sepakat akan aklamasi dan mengukuhkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan lagi,” ujar Charles Honoris kepada detikcom, Senin (7/4/2015).
Charles Honoris juga menjelaskan, kemungkinan kongres itu akan diwarnai dengan perdebatan terkait pemenangan pileg dan pilpres 2014 lalu dan program yang menyasar ke rakyat. PDI Perjuangan juga bertekad dalam kongres nanti untuk mensinergikan tiga pilar ke tingkat pusat hingga daerah.
“Tiga Pilar yaitu eksekutif, legislatif dan struktural partai akan disinergikan secara baik dari tingkat pusat sampai kabupaten kota,” kata politisi muda Charles Honoris.
Lalu bagaimana dengan regenerasi di PDI Perjuangan?
Charles Honoris mengatakan, partainya adalah organisasi yang demokratis. Kuatnya dugaan akan ada aklamasi dalam kongres nanti karena permintaan dari para kader PDI Perjuangan sendiri, termasuk Presiden Jokowi.
“PDI Perjuangan partai yang demokratis. Pada saat rakernas kemarin, Ibu Megawati diminta oleh kader-kader dari seluruh Indonesia untuk kembali memimpin partai. Salah satu yang pertama menyuarakan dukungan kepada Ibu Mega untuk menjabat sebagai ketua umum kembali adalah Pak Jokowi. Bisa dipastikan kongres besok suara bulat seluruh struktur dan kader partai secara aklamasi akan meminta Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai,” jelas Charles Honoris.
“Bagaimanapun, sebagai partai utama pengusung pasangan Jokowi-JK pada pilpres lalu, dinamika yang terjadi di internal tubuh PDI Perjuangan akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan Presiden Jokowi,” tutup Charles Honoris.
Sumber Detik.com
http://charles-honoris.com/read/2015/04/07/121/politisi-pdi-perjuangan-kader-sepakat-aklamasi-mega-jadi-ketum-lagi
Anggota DPR dari PDI Perjuangan Charles Honoris mencoba untuk membela Presiden Jokowi terkait Perpres 39/2015 mengenai kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat.
Sepengetahuan Charles Honoris, usulan penaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan untuk pejabat itu berdasarkan usulan Badan Urusan Rumah Tangga alias BURT DPR. Dari BURT kemudian usulan itu dilimpahkan ke pimpinan DPR. Lalu, pimpinan DPR mengajukan kepada Presiden untuk dibuatkan Perpresnya.
“Setahu saya, ini diserahkan ke pemerintah hanya untuk dibuatkan Perpresnya,” ucap Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL Minggu malam.
Charles Honoris setuju dengan perintah Jokowi agar kementerian harus melakukan screening terlebih dahulu sebelum menerima usulan kebijakan. Dengan begitu, akan terjaring hanya kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat yang dapat lolos. “Saya rasa tanggapan beliau sudah benar,” tandas Charles Honoris.
Dalam situs setkab.go.id dijelaskan, Perpres tunjangan ini berawal dari dari surat Ketua DPR Setya Novanto ke Presiden dengan nomor AG/00026/DPR RI/I/2015 pada 5 Januari 2015. Di dalam surat itu, Ketua DPR meminta revisi besaran tunjang uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, dari Rp 116.500.000 menjadi Rp 250.000.000. Alasan diperlukannya revisi adalah terus meningkatnya harga kendaraan bermotor.
Dari surat itu, Seskab Andi Widjajanto mengirim surat kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan nomor B.49/Seskab/01/2015 tanggal 28 Januari 2015. Pada 18 Februari, Bambang membalas dengan surat bernomor S-114/MK.02/2015 yang berisi ada kenaikan tunjangan itu menjadi Rp 210.890.000. Berdasarkan pertimbangan inilah Presiden Jokowi menetapkan Perpres 39.
Sumber Rmol.co
http://charles-honoris.com/read/2015/04/06/120/kader-pdi-perjuangan-bela-jokowi-terkait-usul-kenaikan-dp-mobil-pejabat-dari-burt-dpr
Para pengelola situs yang dianggap berkonten radikal dan diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) menemui Komisi I DPR RI, untuk mediasi terhadap kebijakan pemerintah memblokir situs media online mereka.
Diakhir rapat keluar pernyataan dari Ketua Komisi I Mahfudz Shiddiq yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran UU dalam pemblokiran situs online yang dituding radikal itu.
Pernyataan ini sontak disesalkan anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan Charles Honoris. Pernyataan Mahfudz dianggap Charles tidak berimbang karena tidak menyertakan pendapat dari Kominfo dan BNPT.
Pasalnya, disaat bersamaan dengan itu, Charles Honoris mengaku telah menerima laporan dari masyarakat tentang sepak terjang situs yang dituding radikal oleh BNPT itu. Menurutnya, ada pihak-pihak yang diserang oleh situs tersebut.
“Saya mendapat aspirasi dari masyarakat tentang konten dan artikel dari situs-situs yang dibanned dari BNPT itu. Diantaranya ada yang mengaku dikafirkan, dibilang tak beragama, disebut PKI dan lainnya. Ini yang saya sayangkan,” kata Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Rabu, 1/4).
Selain itu, Charles Honoris juga mengaku sudah mendapatkan dokumen dari BNPT mengenai penjelasan mengapa ke-22 situs yang mayoritas berkonten Islami itu diblokir.
“Baru saja saya terima surat penjelasan dari BNPT mengenai penjelasan mengapa situs-situs itu dibanned. Satu per satu dari 22 situs itu dijelaskan, yang saya baca secara umum ada yang dijelaskan media bersangkutan mengajari cara merakit bom, ada yang berkonten kekerasan secara eksplisit,” jelas Charles Honoris.
Untuk itu, Charles Honoris menyesalkan sikap pimpinan Komisi I yang mengambil kesimpulan terlebih dahulu tanpa mendengarkan penjelasan dari BNPT.
“Saya minta makanya jangan ada kesimpulan dulu sebelum kami minta penjelasan dari BNPT. Kami kan belum tahu apa alasannya, tapi sudah diambil kesimpulan,” tandas Charles Honoris.
Sumber Rmol.co
Source: < http://charles-honoris.com/read/2015/04/02/119/charles-honoris-anggota-dpr-ri-sesalkan-pernyataan-ketua-komisi-i > Rumah Konstituen Charles Honoris
Source
No comments:
Post a Comment