Hak atas fotoBIRO PERS ISTANA/HARYANTO
Image caption
Presiden Joko Widodo menerima kedatangan politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, awal Maret 2018.
Sikap Partai Demokrat yang tidak memasalahkan sebagian kadernya mendukung Jokowi-Ma"ruf Amin di Pilpres 2019, menurut seorang pengamat, dilatari kepentingan untuk memuluskan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pilpres 2024.
Dengan harapan meraup suara lebih besar di pemilu legislatif 2019 di wilayah basis Jokowi-Ma"ruf Amin, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan memiliki modal untuk memajukan AHY di pilpres 2024, kata seorang pengamat politik.
"Batu loncatan mereka untuk (Pilpres) 2024 itu harus dibangun dari (Pilpres dan Pemilu Legislatif) 2019," kata pengamat politik Yunarto Wijaya kepada BBC News Indonesia, Senin (10/09).
Seperti diketahui, sebagian kader Partai Demokrat - seperti yang terjadi di Papua - menyatakan menolak mendukung Prabowo-Sandiaga, walaupun partai mereka terikat dengan koalisi kelompok oposisi.
Hak atas foto
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Image caption
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) usai pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/07).
Sikap seperti ini justru diakomodasi pimpinan Partai Demokrat yang kemudian melahirkan tudingan bahwa mereka melakukan politik "dua kaki" - di satu sisi bergabung dengan koalisi Prabowo, tetapi di sisi lain "membiarkan" sebagian kadernya mendukung Jokowi-Ma"ruf Amin.
Menurut Yunarto Wijaya, modal pertama yang harus disiapkan untuk memuluskan AHY dalam Pilpres 2014 adalah Partai Demokrat harus meraup suara "cukup besar" di pemilu legislatif 2019.
"Caranya, mereka kemudian bersikap realistis untuk mengamankan partai Demokrat (dalam pemilu legislatif 2019), dan salah satunya adalah bagaimana mereka kemudian bisa bermain di wilayah abu-abu," paparnya.
Hak atas foto
INSTAGRAM AHY/DETIKCOM
Image caption
Presiden Joko Widodo menerima kedatangan politkus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka, awal Maret 2018.
Dalam kepentingan seperti itulah, Yunarto sependapat dengan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa Partai Demokrat melakukan politik "dua kaki". "Itulah yang sedang mereka lakukan," katanya.
"(Mereka) tidak mengorbankan suara-suara Partai Demokrat hanya karena pertarungan di pilpres yang akan merugikan mereka di beberapa daerah tertentu," papar Yunarto.
Partai Demokrat fokus pada pileg?
Lebih lanjut Yunarto menganalisis, Partai Demokrat kemungkinan lebih memilih konsentrasi pada pemilu legislatif ketimbang pemilu presiden 2019.
Menurutnya, dalam pilpres tersebut, Partai Gerindra lebih diuntungkan daripada Partai Demokrat.
"Partai yang memiliki kader yang dimajukan di pilpres itu akan mendapatkan keuntungan. Logikanya, ketika Prabowo-Sandi semakin tinggi suaranya, otomatis Gerindra yang diuntungkan," kata Yunarto.
Hak atas foto
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Image caption
Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) berfoto dengan politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono seusai mendaftarkan diri sebagai pasangan capres dan wakilnya di gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/08).
"Artinya ada pertanyaan besar, jangan-jangan Demokrat dirugikan. Nah itu yang menyebabkan, dalam kepentingan ini, bukan tidak mungkin Demokrat akan fokus saja kepada pemilu legislatif," ujarnya.
"Dan merupakan pilihan realistis di daerah-daerah yang (pendukung) Jokowi sangat kuat, lebih baik mereka membiarkan kader-kadernya, dalam konteks ini ketua DPD (Partai Demokrat), untuk mendukung Jokowi," Yunarto menekankan.
Apa tanggapan Partai Demokrat?
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menolak tuduhan bahwa pihaknya melakukan politik "dua kaki" terkait sikap sebagian kadernya yang mendukung Jokowi-Ma"ruf Amin.
"Rasanya tidak ya, dua kaki tidak seperti itu bahkan dua kaki itu hal yang berbeda dengan kasus yang ada di Papua ini. Memang kasus di Papua adalah khusus, maka ini merupakan khusus untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan di sana," kata Agus Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/09).
Agus mengatakan, hanya wilayah Papua saja yang suaranya paling signifikan mendukung Jokowi-Ma"ruf Amin.
Karena itulah, Partai Demokrat saat ini tengah mencari formula agar keinginan kadernya di Papua juga dihormati.
Hak atas foto
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Image caption
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya memberikan dispensasi kadernya mendukung Jokowi, karena partainya ingin sukses di Pilpres dan Pileg 2019.
"Karena di sana pemilihannya khusus pakai noken dan semua ketua-ketua DPC-nya sudah mendeclare hampir 90% mendukung Pak Jokowi," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya memberikan dispensasi kadernya mendukung Jokowi, karena partainya ingin sukses di pilpres dan pileg.
"Semua partai hari ini akan mengeluarkan strategi, jalan pikiran untuk mendukung ini. Kami ingin sukses dua-duanya," kata Hinca di kediaman SBY, Jakarta, Minggu (09/09).
Dia melanjutkan, karena pilpres dan pileg digelar serentak, maka "hampir semua partai politik harus mengerjakan yang bersamaan (yaitu) dua beban, dua kewajiban, tentulah kami harus sukseskan kedua-duanya," katanya menekankan.
Fadli Zon: "Seharusnya keputusan partai mengikat"
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, seharusnya apapun yang menjadi keputusan pimpinan pusat Partai Demokrat mengikat bagi struktur atau pimpinan di bawahnya.
"Logikanya kalau ada keputusan yang diambil DPP pasti mengikat," kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/09).
Hak atas foto
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Image caption
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, seharusnya apapun yang menjadi keputusan pimpinan pusat Partai Demokrat mengikat bagi struktur atau pimpinan di bawahnya.
Walaupun demikian, Fadli mengatakan dirinya tidak mau terlibat lebih dalam terkait sikap sebagian kader Partai Demokrat yang menolak mendukung Prabowo-Sandi.
"Karena setiap partai punya kebijakan sendiri untuk menentukan arah tujuan termasuk kepatuhan di dalam meneruskan kebijakan partainya," katanya.
Namun demikian, Fadli meyakini Partai Demokrat adalah partai yang tetap komitmen pada keputusan bersama yaitu mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
"Saya yakin ujungnya akan sama-sama mendukung," tandasnya.
Source
No comments:
Post a Comment