 |
| Logo Partai Golkar |
Sejarah
Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber
Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar
didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (
seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh
organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam
Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar
ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan
politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin
meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan
fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh
politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah
Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal
(Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
I, Desember 1965.
Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena
golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front
Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber
Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya
berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291
organisasi.
Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini
kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh)
Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:
1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971,
7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut,
mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut
menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan
Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap
dipertahankan sampai sekarang.
Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu
konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai
kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR
kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan
kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.
Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka
telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar
dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara
atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup
merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada
basis tradisional.
NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik
di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat
dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga
tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan
MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia,
pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.
GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung
pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan
dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional
(Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum.
Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah
profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia
(FBSI).
Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya
dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk
melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.
Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer
Orde Baru.
Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh
pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa,
jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif,
hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar
Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru
melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan
militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan
sipil di luar birokrasi.
Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap
Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan
Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil
sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir.
Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto
akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian
berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka
Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di
mana-mana.
Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian
mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar
berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung
citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil
mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah
yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.
Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama
partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era
Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke
dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali
unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu
legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.
Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke
posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas
VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum
menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin,
Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia
menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014
nanti. Ketua Umum Golkar dari masa ke masa
• Djuhartono (1964-1969)
• Suprapto Sukowati (1969–1973)
• Amir Moertono (1973–1983)
• Sudharmono (1983–1988)
• Wahono (1988–1993)
• Harmoko (1993–1998)
• Akbar Tandjung (1998–2004)
• Jusuf Kalla (2004–2009)
• Aburizal Bakrie (2009–sekarang)
Source
No comments:
Post a Comment