Nama anggota : Kusnianto (16)
: Malik ardiansyah (17)
: Mey hartanti (18)
: Mochamad dardiri (19)
: Mohammad khoirul anam (20)
: Yeni mustikarini
BAB I
PENDAHULUAN
- A.
Latar Belakang
Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden
keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan
presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya
secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat
beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi,
politik, ketahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY,
telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik
sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama
wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama
wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk
tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK
dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem
ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja
pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi
melalui kepolisian dan kejaksaan agung.
Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK
melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan
korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat
pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki
komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal
yang harus dievaluasi.
BAB II
PEMBAHASAN
- A.
Profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Jend. TNI ( Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir
di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6
yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia
berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali
memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini
bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga,
sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden
Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan
berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Yudhoyono
yang dipanggil “Sus” oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan “SBY”,
melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia
merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai
Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada
tahun 1999 dan
tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat
terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun
pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari
Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang
terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan
setelah melalui amandemen UUD 1945.
- B.
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa,
yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono.
Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam
pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf
Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:
Visi :
- Terwujudnya
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan
damai. - Terwujudnya
masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan
hak-hak asasi manusia. - Terwujudnya
perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang
layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan.
Misi :
1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan
demokratis
3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai
sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama
wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR
- Melanjutkan
Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera - Memperkuat
Pilar-Pilar Demokrasi - Memperkuat
Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Misi :
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN
FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.
- Melanjutkan
Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh
Rakyat Indonesia. - Melanjutkan
upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. - Demokratisasi
Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan
kreativitas segenap komponen Bangsa. - Melanjutkan
penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. - Belajar
dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan
Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap
komponen bangsa.
- Politik
1. Bidang
politik
Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai
Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik
yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai
Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan
dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa
kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai
Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama
pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden
Indonesia.
Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik
diantaranya:
2. Pembentukan
Kabinet Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia
Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet
Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009.
Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet
untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja
para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
3. Pembentukan
Kabinet Bersatu jilid II
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia
Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini
berasal dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri
Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan
Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan
beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
4. Menganut
konsep Trias Politika
Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut
diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di
suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik
melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.
Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan
kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif
adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan
undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya
pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang
jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan
manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut,
diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi
pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and
balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya
Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa
halangan.
Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa
pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha
menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia,
yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut
benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung
calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan
Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif,
pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden
.
5. Sistem
Kepartaian
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009,
sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik
bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang
berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal.
Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara
langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar
bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.
6. Politik
Pencitraan
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para
pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu
digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY.
Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin
demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik
pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi
dalam konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan
kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan
berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles,
Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana
pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya
ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini
berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY
kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap
penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam
aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY
selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan
rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
7. Politik Luar
Negeri
SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara
meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi
Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Baru-baru ini
Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak
tetap Dewan Keamanan PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya
memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran.
SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing
dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa
pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun
dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa
pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’,
bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai
insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah.
Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu :
1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan
strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2) Terdapat kemampuan beradaptasi
Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan
perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri
(internasional).
3) Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis,
artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara,
organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia
membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4) Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan
terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah
unity, harmony, security, leadership, prosperity.
Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran
politik luar negeri.
2. Ekonomi
Pada
pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara
Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan
langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan
sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan
menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara
Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam
perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai
saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan
kasus Bank Century ini.
Kondisi
perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat
baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6
persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif
lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata
pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%.
Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya
sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka
9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun
menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan
menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata
berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK
memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat
karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat
inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per
Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya
transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang
menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter
menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh
melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai
bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari
2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek
inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia
perbankan.
Data
Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800
per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Tingkat
Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara
alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan
berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan
ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar
dari pertumbuhan ekonomi.
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Selama
4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu
mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye
dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9%
(2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan
tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang
dan jasa melebihi 200% dari target semula.
Jumlah
Penduduk Miskin
Sasaran
pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target
berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada
tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari
9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada
tahun 2009.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koalisi
Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut
merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi
terdiri dari
Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa
Perhimpunan
Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan
Antipemiskinan Rakyat Indonesia
Lembaga
Advokasi Pendidikan Anak Marginal
Pusat
Telaah dan Informasi Regional
Asosiasi
pendamping Perempuan Usaha
Kecil dan
Publish
What You Pay
Berdasarkan
catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam
lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392
triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per
kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim
sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya
secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen
dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk
kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan
yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi
dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
BAB III
PENUTUP
- A.
Kesimpulan
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak
kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan
kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak
dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita
harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada
masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa
saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga
bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan
terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan
bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal
demokrasi.
- B.
Saran
Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil.
Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan pemerintah.
Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu
hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil
sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.
Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut
berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan
dukungan.
DAFTAR PUSTAKA
(Kamis, 12 Desember 2013)
Source
No comments:
Post a Comment