Charles Honoris Putra Pengusaha
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi yang dilakukan Panglima TNI sebelumnya tidak perlu dipermasalahkan.
Ia yakin, Hadi punya pertimbangan matang sebelum menganulir keputusan yang dikeluarkan Jenderal Gatot Nurmantyo itu.
“Tentunya sebagai Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk bisa menjalankan roda organisasi TNI secara optimal,” kata Charles kepada Kompas.com, Rabu (20/12/2017).
Charles mengatakan, setiap pemimpin pasti memiliki metodologi dan cara kerja sendiri dalam memimpin. Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.
Baca juga : AS Sudah Kehilangan Kredibilitas
“Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama,” kata Politisi PDI-P ini.
Charles meminta semua pihak untuk membiarkan Gatot pensiun dengan tenang tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan keputusan panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo, tentang mutasi sejumlah perwira tinggi TNI.
Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.
Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.
Baca juga : AS Dinilai Langgar Hukum Internasional Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.
Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.
Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan, keputusan mutasi tersebut diambil atas dasar kebutuhan dan tantangan organisasi.
Sumber : Kompas
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai melanggar hukum internasional karena memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia pun diminta bersikap tegas atas sikap AS itu.
“Tindakan Presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah,” kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).
Dikatakannya, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal.
“Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat,” kata Charles.
Charles menyebut DK PBB pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem.
Baca juga : Anggota Komisi I Apresiasi Jokowi Tunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI
“Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem,” tegasnya.
“Pemerintah RI harus segera mengutuk langkah AS yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Israel,” sambungnya.
Di dalam forum PBB, Indonesia diminta harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan. Bahkan, lanjut Charles, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan Ibu Kota Israel.
“Langkah terakhir Trump ini sangat membahayakan proses perdamaian yang sudah diupayakan selama puluhan tahun. Bahkan ini bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme,” kata Charles.
Sumber : Detik
Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta kepolisian membongkar jaringan penyebar isu SARA lainnya yang serupa dengan grup Saracen. Dia mengatakan masih ada puluhan ribu situs hoax yang digunakan untuk penyerangan terkait pemilu.
“Saya mendapatkan informasi bahwa ada jutaan akun dan puluhan ribu situs hoax yang sudah disiapkan untuk menghadapi perhelatan politik di tahun 2018 dan 2019,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jumat (25/8/2017).
Charles menuturkan hal tersebut dapat mengancam persatuan bangsa karena bisa memecah belah suara rakyat.
“Tentunya hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang sehat menjelang pilkada dan pemilu, dan lebih lagi mengancam persatuan bangsa,” kata Charles.
Baca juga: Charles PDIP Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Saracen
Politikus PDIP itu meminta Polri bisa mengungkap dan menangkap jaringan-jaringan lainnya. Sebab, menurut Charles, penyebaran hoax dan ujaran kebencian adalah pelanggaran pidana yang mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Oleh karena itu, saya berharap Polri terus melanjutkan pengungkapan dan penangkapan jaringan-jaringan lain yang menyebarkan ujaran kebencian dan hoax di media sosial,” ucapnya.
Menurut Charles, ujaran kebencian dapat memicu konflik horizontal. Juga memperbanyak masyarakat melakukan radikalisme, bahkan aksi terorisme.
“Oleh karena itu, ujaran kebencian harus kita lawan bersama. Ditunggu pengungkapan dan penangkapan selanjutnya,” tutur Charles.
Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku berinisial JAS, MFT, dan SRN. Mereka dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 22 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara.
Kepolisian menyebut kelompok Saracen sering menawarkan jasa untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.
Sumber: Detik
Komisi I DPR RI mendesak Preseden Joko Widodo (Jokowi) segera mengintruksikan semua unsur intelegen untuk melakukan operasi intelegen. Khususnya, guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia. Pasalnya, saat ini dapat dikatakan sebagai darurat teror.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menginstruksikan semua unsur intelijen untuk melakukan operasi intelijen khusus guna mengejar dan menangkap aktor-aktor teror di Indonesia.
“Presiden harus memberikan instruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus,” ungkap Tubagus Hasanudin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5).
Aparat intelijen, kata jenderal purnawirawan TNI-AD itu, harus aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para kombatan ISIS.
“Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan,” tutur Hasanuddin.
Baca juga: ( Persepsi Publik Terhadap TNI Jadi Taruhan )
Selain itu, kata mantan sekretaris militer kepresidenan tersebut, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi dijadikan bom. Yang tidak kalah penting adalah pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dari luar negeri.
Dia menduga, aksi bom di Kampung Melayu memiliki kaitan dengan darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa (23/5/).
Aksi teror itu, lanjutnya, diduga dilakukan oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia untuk memunculkan eksistensinya dan mengumumkan kepada dunia internasional bahwa ISIS ada juga di Indonesia.Oleh karena itu, pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao yang membuat ruang gerak ISIS semakin terbatas harus dicermati pemerintah Indonesia.
“Khawatirnya mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia,” kata politisi PDIP itu.
Diamini anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris. Dirinya yakin Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri mampu mengungkap jaringan aksi teror di Indonesia. “Saya memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian dan aparat intelijen dapat bekerja secara efektif dalam membongkar dan memberantas jaringan teror ini,” kata Charles, kemarin.
Politikus PDIP itu juga mengutuk keras aksi terorisme tersebut. Menurut Charles, pelaku bom sangat pengecut dan ingin merendahkan wibawa pemerintah sehingga timbul kekacauan di tengah masyarakat.
“Terorisme adalah masalah dunia dimana Indonesia hari ini juga tidak luput menjadi korban dari aksi tersebut. Pelaku teror ingin menebarkan rasa ketakutan dan kecemasan publik,” ujar Charles.
Charles meminta masyarakat tidak terpancing dan tak perlu takut. Jangan sampai para pelaku teror mendapatkan apa yang diinginkan. Di sisi lain, pemerintah harus bisa memberikan rasa aman dengan menempatkan aparat kepolisian di titik-titik keramaian dan instalasi-instalasi srategis.
“Aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia dilatarbelakangi oleh paham radikalisme,” tandasnya.
Diamini Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengecam keras teror di Indonesia khususnya bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu (24/5) malam. “Biadab! Ini tidak bisa diterima. Aparat keamanan harus mengungkap identitas pelaku dan aktor pemikir di baliknya,” kata kHaris, Kamis (25/5).
Ia berharap, salah satu cara pencegahan dini aksi terorisme itu bisa dilakukan dengan cara menghadirkan sinergi antarlembaga untuk menganalisa penyebabnya. Ia juga meyakinkan akan menyusun rekomendasi kebijakan secara utuh terkait tindak pidana terorisme tersebut.
“Saya akan melihat perlu tidaknya peran serta mitra Komisi I, seperti BIN, TNI dan Kementerian Luar Negeri dalam hal dugaan adanya kaitan antara insiden di Kampung Melayu dengan di Manchester, Inggris dan Marawi di Filipina,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, secara khusus Komisi I berharap ada peningkatan kapasitas deteksi dan peringatan dini dari aparat intelijen. Ia berpikir, setidaknya strategi itu mampu menangkal ancaman bom di pusat keramaian.
Sumber : Indopos
" data-image-meta=""aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"" data-image-title="charles honoris profil" data-large-file="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=440?w=440" data-medium-file="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=440?w=300" data-orig-file="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=440" data-orig-size="512,512" data-permalink="https://charleshonorisdprri.wordpress.com/2015/02/12/charles-honoris-blusukan-ke-korban-banjir/charles-honoris-profil/" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" src="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=440" srcset="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=440 440w, https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=150 150w, https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg?w=300 300w, https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2015/02/charles-honoris-profil.jpg 512w">
Charles Honoris
Seribu relawan kerja yang merupakan gabungan dari lima wilayah kota administrasi di Jakarta menghadiri acara ‘Apel Siaga Relawan Kerja DKI Jakarta – untuk Pemenangan Basuki-Djarot’ di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kebon Jeruk.
Ketua Dewan Pembina Relawan Badja, Charles Honoris menegaskan pihaknya telah berhasil menjadikan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat sebagai pemimpin di ibukota hingga 2017.
Bersama para relawannya, ia pun menegaskan akan melakukan hal yang sama demim memenangkan pasangan petahana tersebut agar kembali memimpin ibukota pada periode mendatang.
“Kita menghadirkan pak Ahok dan pak Djarot di DKI sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta sampai 2017, dan kita siap melakukan itu kembali,” ujar Charles, di GOR Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (5/2/2/2017).
Ia mengklaim program yang digagas dan dijalankan oleh Basuki-Djarot (Badja) selama ini telah dirasakan oleh masyarakat DKI, terutama para relawan.
“Jadi ini perjuangan kita semua, kita sudah pernah merasakan kebijakan pak Ahok dan bapak Djarot yang menguntungkan kita sebagai warga Jakarta, baik KJP, KJS, Jakarta yang tidak lagi banjir,” tegas Charles.
Kendati demikian, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu pun mengimbau para relawan untuk mengizinkan Basuki-Djarot untuk melanjutkan pekerjaannya dalam membenahi ibukota.
“Tapi perjuangan kita belum selesai, kita ijinkan pak Ahok dan pak Djarot untuk meneruskan perjuangan membenahi Jakarta,” kata Charles.
Dalam acara tersebut, calon wakil gubernur DKI petahana Djarot Saiful Hidayat juga turut hadir dan memberikan sambutan serta membakar semangat para relawan pendukungnya.
Sumber : charles-hononoris.com
" data-image-meta=""aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"" data-image-title="Charles dan Jokowi blusukan" data-large-file="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=440?w=440" data-medium-file="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=440?w=300" data-orig-file="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=440" data-orig-size="572,417" data-permalink="https://charleshonorisdprri.wordpress.com/2014/11/10/charles-honoris-indonesia-harus-berpengaruh-di-asean/charles-dan-jokowi-blusukan/" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" src="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=440" srcset="https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=440 440w, https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=150 150w, https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg?w=300 300w, https://charleshonorisdprri.files.wordpress.com/2014/11/charles-dan-jokowi-blusukan.jpg 572w">
Charles Honoris bersama Jokowi dodo blusukan bersama
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Marsekal Madya Hadi Tjahjanto menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) menggantikan Agus Supriatna. Anggota DPR Komisi I dari fraksi PDIP Charles Honoris menilai Jokowi telah mengambil keputusan tepat dengan menunjuk Hadi.
“Penunjukan Marsekal Hadi sebagai Kasau sudah tepat. Beliau memiliki track record yang baik selama berdinas di TNI,” kata Charles melalui pesan tertulisnya, Rabu (18/1).
Charles menilai Hadi sangat memahami kondisi alutsista TNI terutama di Angkatan Udara. Oleh karena itu, dia menganggap mantan Irjen Kementerian Pertahanan mampu melakukan reformasi manajemen alutsista.
“Dalam dua tahun terakhir berbagai kecelakaan pesawat terbang mengharuskan TNI AU untuk segera melakukan reformasi manajemen alutsista. Marsekal Hadi adalah sosok yang tepat untuk melakukan itu,” terangnya.
Komisi I menyatakan siap mendukung langkah Hadi untuk melakukan revitalisasi pesawat. Kebijakan untuk tidak lagi menerima pesawat hibah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan juga patut diapresiasi.
“Kami tentunya sependapat dengan keinginan beliau untuk tidak lagi menerima hibah tetapi melakukan peremajaan pesawat dengan pesawat baru. Kami siap mendukung realisasi misi tersebut,” tegasnya.
Politisi PDIP ini berharap misi Hadi meremajakan alutsista dan pesawat-pesawat milik TNI AU bisa menghindari kecelakaan yang sering terjadi.
“Ke depan kita harapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan pesawat karena pesawat sudah tua atau perawatan tidak memadai. Prajurit kita berhak untuk berlatih dan bertempur menggunakan alutsista dengan kondisi terbaik,” tandasnya.
Ditambah lagi, segudang pengalaman Hadi di militer dan pemerintahan diyakini dapat sejalan dengan visi misi presiden peningkatan kapasitas pertahanan udara Indonesia.
“Pengalaman Marsekal Hadi sebagai mantan Sesmilpres juga tentunya membawa nilai tambah bagi kepemimpinan beliau di TNI AU. Beliau pasti memahami visi misi presiden terkait peningkatan kapasitas pertahanan udara RI,” ujar Charles.
“Saya berharap di bawah kepemimpinan Marsekal Hadi TNI AU bisa meningkatkan profesionalitasnya dan juga meningkatkan kemampuan pertahanan udara kita sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK dan Trisakti Bung Karno. Selamat bertugas Marsekal Hadi,” sambungnya.
Sumber : MERDEKA
The campaign team for Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama and Deputy Jakarta Governor Djarot Saiful Hidayat announced on Wednesday that as of Dec. 19, it had collected Rp 48 billion (US$3.56 million) in campaign funds from public donations nationwide.
“We have received Rp 18.5 billion from individuals, Rp 4.7 billion from private companies and Rp 200 million from political parties that endorsed Ahok,” the team’s treasurer Charles Honoris said in a press conference on Jl. Borobudur, Menteng, Central Jakarta, on Wednesday.
He further said that the donations did not only come from entities domiciled in Jakarta, but also from those living in other regions such as Kalimantan and Papua.
Charles revealed that the team had also received Rp 24 billion from several people who had not yet completed their donation requirements, including copies of their resident identity cards and taxpayer number cards.
“We hope these people who have donated money for Ahok and Djarot can immediately complete their data, otherwise their donations will be granted to the state,” Charles said. He referred to a regulation that states that any donations given without the complete identity of the donors should be granted to the state treasury.
Charles further said the team had spent Rp 5.9 billion from total received donations, comprising Rp 3.6 billion for operational costs, Rp 280 million for administration costs, Rp 160 million for campaign post operational costs and Rp 1.9 billion for consultant service fees.
The campaign team submitted its campaign funding report to the Jakarta General Elections Commission on Tuesday, he further said.
Jakartapost
Source
No comments:
Post a Comment