Makalah Kebijakan Politik Dan Ekonomi

title

Puji syukur kehadirat hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang “kebijakan ekonomi dan politik system

pemerintahan SBY”. Saya menyadari bahwa makalah ini, masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan.

Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.

Terima kasih.

Palu, 15 Desember 2018

Adriansyah Mohi

Daftar isi

Kata pengantar………………………………………………………….

Daftar isi…………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar belakang……………………………………………….

B. Rumusan masalah…………………………………………

C. Tujuan………………………………………………………….

D. Manfaat………………………………………………………..

Bab II PEMBAHASAN

Bab III PENUTUP

Kesimpulan……………………………………………………………..

Saran …………………………………………………………………….

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan di Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun dan dari presiden ke presiden

tersebut terjadi pada segala aspek kehidupan. Baik politik, ekonomi, serta ideologi. Banyak

kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh setiap presiden yang menjabat. Banyak faktor

yang menuntut agar Indonesia dapat pembangunan lebih pesat lagi. Salah faktornya adalah

perkembnagan dunia yang telah memasuki era globalisasi. Hal ini menuntut negara-negara

didunia, Selian itu juga ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dan

selanjutnya mendukung pembangunan di Indonesia. Antara lain, Sistem Perencanaan Terpusat

pada masa Orde Baru telah menciptakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Privatisasi dan

deregulasi masa itu juga digunakan untuk memindahkan hak milik negara kepada kroni

penguasa politik. Akibatnya, produktivitas dan efisiensi perekonomian nasional kita menjadi

semakin menurun dan baru berakhir pada krisis tahun 1997-1998.

Pasca reformasi, sistem pun berubah ke pola yang lebih demokratis dan adanya otonomi

daerah. Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada

otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan Negara

Namun, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari presiden yang menimbulkan pro dan kontra di

kalangan masyarakat. Sesungguhnya, apapun kebijakan dari presiden harus sesuai dengan

aspirasi rakyat dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Makalah ini akan membahas tentang keadaan politik, ekonomi, serta ideologi dari presiden

pertama Republik indonesia singga presiden keenam.

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam makalah ini adalah untuk mengetahui tentang keadaan

politik, ekonomi, sosial, serta ideology dari presiden SBY.

D. Manfaat

Manfaat dari pembuatan karya ilmiah ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah keadaan Indonesia yang dilihat dari berbagai

aspek.

2. Makalah ini dapat digunakan sebagai acuan agar kita dapat ikut serta dalam mengawasi

pemerintah saat ini.

3. Meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan di Indonesia yang dilihat dari berbagai

aspek.

BAB II

PEMBAHASAN

PRESIDEN RI ‘’ Susilo Bambang Yudhoyono’’

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke enam dan Presiden pertama

yang dipilih langsung oleh Rakyat Indonesia. Bersama Drs. M. Jusuf Kalla sebagai wakil

presidennya, beliau terpilih dalam pemilihan presiden di 2004 dengan mengusung agenda

“Indonesia yang lebih Adil, Damai, Sejahtera dan Demokratis”, mengungguli Presiden

Megawati Soekarnoputri dengan 60% suara pemilih. Pada 20 Oktober 2004 Majelis

Permusyawaratan Rakyat melantik beliau menjadi Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 2009,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono kembali di lantik sebagai Presiden RI untuk periode 2009-

2014, setelah bersama pasangannya Prof. Dr. Boediono memenangkan Pemilihan Umum

Presiden pada 8 Juli 2009 dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80%,

CONTOH – CONTOH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pada 1 April oleh

pemerintah, dimana saat ini masih berada dalam tahap perundingan dengan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Jika kebijakan tersebut jadi diterapkan maka hal ini dinilai sebagai perjudian

besar bagi pemerintah. Kebijakan yang akan dimungkinkan terjadi 1 april nanti merupakan

perjudian yang sangat besar bagi pemerintahan SBY, karena menyangkut reputasi pemerintah

kedepan dan akan membahayakan posisi capres dari kalangan pemerintah saat ini nantinya dia

menambahkan dengan semakin dekatnya perang politik yang akan terjadi di 2014, maka

kebijakan pembatasan ini akan menentukan reputasi pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono

(SBY). Eep melanjutkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan lama dimana pada waktu

sebelumnya pembatasan BBM tidak efektif terlaksana. “Ini adalah kebijakan lama dan sudah

dicoba dilaksanakan dulu namun tidak efektif. Hal ini itu cukup membuat citra pemerintah

jatuh menurutnya alasan akan menjadi sangat jelas ketika berbicara dampak yang akan terjadi

oleh kebijakan ini. Diungkapkan Eep, yang pasti kebijakan tersebut tertuju pada gejolak

masyarakat yang timbul apalagi pertamina sebagai regulator sudah menyatakan tidak siap

secara teknis. Pada beberapa waktu lalu direktur pertamina mengatakan bahwa mereka tidak

siap secara teknis dan masyarakat mendengar itu. Apa tidak akan terbayang yang dipikirkan

masyarakat nanti beserta aksinya apalagi, pemerintah pun belum menentukan apa yang harus

dilakukan, pungkasnya TK sebagai Pendidikan Pra-Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)

merupakan pendidikan pra-sekolah yang diselenggarakan bagi anak usia 4 – 6 tahun.

Pendidikan TK bukan merupakan pra-syarat untuk memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga

bukan merupakan kewajiban bagi anak untuk memasuki TK. Penyelenggaraan TK

dimaksudkan untuk mempersiapkan anak untuk memasuki dunia belajar, sehingga anak akan

relatif lebih siap untuk belajar di sekolah dasar daripada anak yang langsung masuk ke SD

tanpa melalui TK. Taman Kanak-kanak bukanlah sekolah, sehingga sistem pembelajaran yang

diterapkan pada TK tidak bisa disamakan dengan SD. Beberapa prinsip yang harus

diperhatikan dalam pembelajaran di TK antara lain bahwa belajar sambil bermain dan bermain

seraya belajar. Bahwa dunia anak usia TK adalah dunia bermain dan sedang dalam masa

pertumbuhan sehingga belum waktunya bagi anak usia TK untuk belajar sebagaimana yang

dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian tidak seharusnya anak TK dipaksakan untuk bisa

membaca, menulis, dan berhitung sebagaimana tuntutan beberapa orang tua. Kemampuan

membaca, menulis dan berhitung akan diperoleh pada saat anak duduk di bangku sekolah.

Prinsip yang lain misalnya bahwa anak TK sedang belajar bersosialisasi. Anak TK pada

umumnya masih sangat lekat dengan orang tua maupun keluarganya. Dengan demikian perlu

ada masa belajar untuk “memisahkan” diri dari orang tua dan mulai berkenalan dengan orang

lain. Kemampuan untuk berinteraksi dengan anak lain dari kalangan dan keluarga lain perlu

dikembangkan, untuk memberikan bekal dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) TK

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang standarisasi pendidikan, penyelenggaran

pendidikan TK harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai berikut.

1. Program kegiatan belajar TK merupakan satu kesatuan program kegiatan belajar yang

utuh dan harus dilandasi oleh pembinaan kehidupan beragama untuk meningkatkan

keimanan dan ketakwaan anak didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

2. Program kegiatan belajar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan

dan kondisi daerah dan menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan

kemampuan dasar;

3. Prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain;

4. Bahasa pengantar dalam pembelajaran di TK adalah bahasa Indonesia, sedangkan

untuk daerah yang memerlukan bisa menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar.

Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan TK

antara lain:

1. Peningkatan profesionalisme guru TK melalui kegiatan pelatihan/penataran sistem

pembinaan profesinal (SPP) baik di tingkat pusat maupun daerah;

2. Pengangkatan guru PNS oleh Dinas Pendidikan setempat yang dilaksanakan

berdasarkan USB TK Negeri Pembina/ Percontohan tingkat Kabupaten/Kota dengan

kualifikasi pendidikan SPGTK, PGTK dan DII-PGTK;

3. Peningkatan kinerja pengawas TK/SD melalui kegiatan pelatihan khusus bagi

pengawas TK/SD;

4. Penerapan paradigma baru dunia pendidikan yakni: schooling ke learning, instructive

ke fasilitatif, knowledge ke competency based (manajemen berbasis sekolah),

centralization ke decentralization, dan government role ke community role (masyarakat

madani);

5. Menyusun materi kegiatan dalam PKB TK sesuai dengan tingkat perkembangan peserta

didik dan kondisi lingkungannya;

6. Menyelenggarakan TK dengan memperhatian prinsip-prinsip PKB TK, bermain,

lingkungan anak;

7. Peningkatan Mutu TK Pembina Tingkat Propinsi sebagai Gugus TK Rujukan;

8. Lomba kreativitas bagi guru/kepala TK;

9. Lomba Gugus TK;

10. Lomba UKS TK;

11. Lomba Kinerja TK;

12. Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK untuk peningkatan mutu.

Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan TK

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan TK

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini, pemerintah

perlu mengajak masyarakat lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan TK.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan TK ditempuh

strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lembaga yang ada dengan memperluas kesempatan kepada lembaga-lembaga

di masyarakat untuk mendirikan TK;

2. Mempermudah jalur birokrasi dengan menyederhanakan proses izin, penyebaran informasi

tentang TK, serta membuat perda untuk penyelenggaraan TK;

3. Menjalin kemitraan dengan dunia usaha, LPTK, organisasi keagamaan, organisasi di

bawah GOPTKI serta dengan DPRD Tingkat II;

4. Dalam penyelenggaraan TK di pedesaan yang harus disadari adalah pendidikan TK untuk

anak usia 4-6 tahun sangat perlu dan adanya motivasi yang kuat serta kerjasama masyarakat

untuk menyelenggarakan TK di pedesaan;

5. TK masuk desa umumnya dibentuk untuk membantu anak usia taman kanak-kanak yang

orangtuanya kurang mampu dari segi keuangan.

a. Kebijakan ekonomi pada masa SBY

Masuknya dana-dana asing yang diserap pemerintah melalui utang dan hibah luar

negeri dianggap telah menyebabkan terjadinya intervensi asing dalam berbagai kebijakan

pemerintah. "Konsekuensi politik dari utang-utang luar negeri juga mendorong dilakukan

liberalisasi ekonomi. Contohnya adalah UU minyak dan gas, UU sumber daya air, UU energi,

banyak sekali," ujar Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan dalam diskusi Kemandirian

Bangsa "Kebijakan Pro Asing+Utang SBY=Negara Bangkrut!" di kawasan Tebet, Jakarta

Selatan, Minggu (7/7/2013). Bahkan, lanjut Dani, melalui UU Penanaman Modal, pihak asing

dapat menguasai sektor-sektor strategis di Indonesia hingga 95 persen. Kebijakan ekonomi

pemerintahan SBY menurutnya telah diarahkan untuk membuka masuknya produk-produk

impor dari negara lain. Dani menyebut, ada semacam upaya untuk membangkrutkan negeri ini,

selain melalui bunga utang, juga dengan cara memaksa pemerintah melegalisasi praktek

liberalisasi dan penguasaan sumber daya strategis oleh asing. "Jangan heran kalau pemerintah

tidak bisa meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sumber daya alam, karena itu

sudah dikuasai asing. Sudah APBN kita dikuras 20-30 persen untuk bayar utang, sumber daya

kita juga dikuasai oleh asing," tukasnya. Ia juga menilai faktor kepemimpinan SBY amat

berperan dalam terjadinya liberalisasi ekonomi di Indonesia. "Faktor SBY jadi penting. Bank

Dunia sempat mengeluarkan report, bahwa pemerintahan SBY memiliki peran penting dalam

hubungan Indonesia dengan pihak luar khususnya bank dunia. Ternyata utang bank dunia

memang menunjukkan hal serupa. Utang di Bank Dunia meningkat tajam. Maka saya katakan

juga SBY memiliki jadi faktor penting dalam hal ini," tandasnya.

b. Kebijakan politik pemerintahan SBY

Permasalahan Birokrasi pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Secara garis besar, ada tiga permasalahan yang terjadi pada birokrasi pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono, diantaranya adalah:

1. Korupsi

Adanya perubahan nilai yang terjadi di masyarakat mengenai korupsi bukanlah hal

yang mengada-ada. Perilaku korupsi yang terjadi secara terus menerus berhasil membentuk

sebuah pembenaran bahwa perbuatan yang dilakukan bukanlah korupsi. Contoh sederhana

adalah ketika mengurus KTP, SIM atau surat-surat penting lainnya, maka masyarakat

cenderung memberikan uang pelicin. Alasannya cukup klasik, yakni karena pasrah dengan

keadaan setelah menghadapi kenyataan dokumen-dokumen tersebut tidak keluar padahal

sudah mengikuti seluruh prosedur. Hal ini dapat terjadi karena pameo yang cukup populer di

kalangan birokrat adalah “kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah?” Sehingga

mau/tidak mau, suka/tidak suka, masyarakat harus mengikuti prosedur tambahan. Jika tidak

ingin terjebak dalam proses birokrasi yang berbelit-belit, masyarakat sudah paham bagaimana

cara mengatasinya.

a. Sebab-Sebab Korupsi Birokrasi

Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami bahwa yang namanya sebuah

kejahatan tidak akan pernah berakhir dimuka bumi. Yang pasti, angka-angka kejahatan hanya

dapat diminimalisir. Sebagaimana hasil penelitian Thomas Moore, selama 25 tahun ada 72.000

pencuri yang digantung di daerah dengan jumlah penduduk tiga sampai empat juta orang saja,

tetapi kejahatan terus saja merajalela. Menurut moore, dengan kekerasan saja tidak akan

membendung kejahatan. ahui terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab. Adapun penyebab-

penyebab korupsi diantaranya:

1. Kebudayaan atau Kultur.

Perilaku para birokrat kita adalah bagaimana cara untuk mempersulit proses birokrasi. Karena

tidak ingin dipersulit maka masyarakat memilih untuk memberi uang pelicin, itu baru

dikalangan birokrat rendahan. Bagaimana dengan kalangan birokrat tinggi? Sama saja, sebagai

bukti adalah bagaimana para birokrat tinggi menjadikan program-program pembangunan

sebagai lahan korupsi. Yang dijadikan sebagai sapi perahan tentu saja para pengusaha-

pengusaha. Di daerah pengusaha dijadikan objek pemerasan, dan didepan hukum para

pengusaha sering dipersalahkan dan dituduh menyuap.

Soedarso di dalam bukunya menyebut dalam hubungan meluasnya korupsi di Indonesia,

apabila milieu itu ditinjau lebih lanjut, yang perlu diselidiki tentunya bukan milieu orang satu

persatu, melainkan yang secara umum meliputi, dirasakan dan memengaruhi kita semua orang

Indonesia. Dengan demikian, mungkin kita bisa menemukan sebab-sebab masyarakat kita

dapat menelurkan korupsi sebagai way of life dari banyak orang, mengapa korupsi itu secara

diam-diam di-tolereer, bukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat

umum mempunyai semangat anti korupsi seperti mahasiswa pada waktu melakukan

demonstarasi anti korupsi, maka korupsi sungguh-sungguh tidak dikenal.

Menjadi sebuah catatan dari pendapat Soedarso di atas adalah “seperti mahasiswa pada

melakukan demonstrasi anti korupsi”. Dapat ditarik sebuah hipotesis, bahwa diluar

demonstrasi mahasiswa juga sebenarnya melakukan korupsi. Argumen ini di dasari atas

pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, yakni corruptio atau

corruptus yang berasal dari kata corrumpere. Kemudian turun ke bahasa-bahasa Eropa, seperti

Inggris yaitu corruption, corrupt; dan Belanda yakni corruptie. Secara harfiah, kata korupsi

memiliki arti kebusukan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari

kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Jadi, korupsi sebenarnya tidak hanya menyangkut persoalan keuangan negara atau

perekonomian negara, namun sangat luas. Perbuatan-perbuatan seperti membayar orang lain

untuk mengerjakan tugas, membayar petugas adminstrasi, atau bahkan yang lebih parah lagi

adalah membayar sang dosen untuk mendapatkan nilai yang bagus. Cerita mengenai

penempaan tugas akhir atau skripsi merupakan kisah yang tidak akan pernah berakhir.

Keseluruhan perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan korupsi.

Sebuah realita bagaimana korupsi sudah dilegalkan oleh hampir seluruh lapisan

masyarakat. Bahkan legalisasi korupsi itu sendiri dilakukan oleh agent of social change, agent

of social control (mahasiswa).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan berpengaruh besar terhadap

ketahanan politik nasional IndonesiaMenjalankan politik luar negeri yang bebas aktif,

kemudian bergabung dalam gerakan non blok.Menolak paham imperialisme dan

kolonialisme, menolak untuk membubarkan PKI.Perekonomian Indonesia pada masa

pemerintahan Soekarno menggunakan ekonomi liberal dan bergantian dari ekonomi liberal

ke komando. Selanjutnya sistem ekonomi Indonesia awalnya menggunakan mata uang ORI

menjadi mata uang rupiah.

B. Saran

Berbagai kasus anarkistis yang mengikuti kebijakan yang dilakukan berdasarkan

kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya masukan, kritik dan saran dari segala lapisan masyarakat pada pemerintah

agar pembangunan Indnesia lebih baik lagi.

2. Seharusnya ada kerjasama dari segala pihak untuk menyukseskan pembangunan

Indonesia.

3. Kita harus mendukung kinerja pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan

baik.

4.

MAKALAH BAHASA INDONESIA

“ KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI “

DISUSUN OLEH :

ADRIANSYAH MOHI

C 301 18 440

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TADULAKO

2019

Source