KPU MEMBAGI ZONA KAMPANYE, PRABOWO KAMPANYE DI ZONA A JOKOWI DI ZONA B

KPU MEMBAGI ZONA KAMPANYE, PRABOWO KAMPANYE DI ZONA A JOKOWI DI ZONA B

CANDUQQ- Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membagi zonasi kampanye dan jadwal kampanye bagi partai politik pasangan calon presiden dan wakil presiden selama masa kampanye terbuka Pemilu 2019.

Dalam rapat yang digelar Rabu (5/3) siang tadi, KPU membagi wilayah kampanye ke dalam dua zonasi yakni A dan B.

Zona A meliputi daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat kesempatan pertama menggelar kampanye di Zona A.

Sementara pasangan Joko Widodo-Ma"ruf Amin mendapat kesempatan menggelar kampanye di Zona B terlebih dulu. Zona B meliputi daerah Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat.

"Hasil pengundian zonasi hari pertama kampanye rapat umun yang dimulai tanggal 24 Maret 2019 Zona A akan dimulai oleh BPN 02 dan Zona B akan dimulai oleh TKN 01," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta.

Kedua paslon akan saling bertukar posisi setiap dua hari sekali hingga tanggal 13 April 2019 untuk menggelar kampanye rapat umum di daerah yang telah ditentukan.

Agen Domino- Jadwal kampanye ini ditetapkan berdasarkan hasil undian yang dilakukan perwakilan dari tim sukses. Tim Kampanye Nasional (TKN) diwakili oleh Direktur Program Kampanye Arya Bima sementara dari BPN diwakili oleh Direktur Eksekutif BPN Sudaryono.

Masa kampanye terbuka berlangsung selama 21 hari, dimulai pada 23 Maret sampai 13 April. Setelah itu KPU menetapkan masa tenang hingga hari pencoblosan 17 April 2019.

LSM MENYEBUTKAN JOKOWI SOAL LAHAN PRABOWO BUKAN SERANGAN PERSONAL

LSM MENYEBUTKAN JOKOWI SOAL LAHAN PRABOWO BUKAN SERANGAN PERSONAL

CANDUQQ- Sindiran calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal lahan disebut bukan serangan personal. Hal itu merupakan bagian informasi publik terhadap konsistensi antara ucapan dan rekam jejak calon pemimpinnya.

Namun demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk memberi penjelasan lebih rinci terkait definisi serangan personal dalam tata tertib debat Pilpres 2019.

"Bukan personal attack, tapi ini adalah persoalan publik," ujar Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Kamis (21/2).

Menurutnya, serangan personal itu ialah yang tidak berkorelasi dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan negara, dan kebijakan publik.

Sementara, lanjutnya, serangan Jokowi ini bisa mengukur konsistensi kandidat terkait jargon ataupun program-program yang ditawarkannya selama kampanye kepada publik.

"Misalnya kalau kubu 02 mengatakan atau mengkampanyekan soal konflik agraria, maka apakah solusi yang diberikan oleh kandidat 02 itu punya otoritas atau enggak, ketika publik ternyata mengetahui bahwa Anda adalah part of the problem dari persoalan reformasi agraria?" cetus dia.

Jojo menyebut langkah Jokowi menyinggung lahan Prabowo adalah awal yang bagus untuk menuntut pengungkapan daftar harta kekayaan yang dimiliki kedua capres dan para pendukungnya.

Hal ini pun, lanjutnya, bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat memutuskan alasan yang kuat untuk memilih paslon nantinya.

"Ini bisa dijadikan entry poin yang bagus untuk kita bisa kemudian membuka semuanya. Bukan hanya membuka daftar kekayaan Prabowo tapi juga membuka kekayaan semua capres, cawapres dari kubu manapun, termasuk pendukungnya, termasuk jenderal-jenderal di sekitar Jokowi, termasuk jenderal-jenderal di sekitar Prabowo," terang Jojo.

Senada, Direktur Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menyebut persoalan lahan Prabowo seharusnya menjadi bagian informasi yang terbuka untuk publik. 

Jika benar lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan itu status kepemilikannya Hak Guna Usaha (HGU), kata dia, perusahaannya berarti menggunakan tanah milik negara. Artinya, keuntungan perusahaan itu pun harus diketahui oleh negara.

Terlebih, sebagai pejabat publik, perusahaan yang dimiliki Prabowo harus dipastikan masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"[Perusahaan] Itu juga mendapat keuntungan material yang merupakan harta kekayaan calon pejabat negara. Dan itu harus dimasukan kedalam LHKPN," terangnya.

Kriteria Serangan

Agen Domino- Terlepas dari itu, Jojo meminta penyelenggara pemilu untuk memberikan kriteria yang lebih jelas kepada masyarakat soal makna serangan personal.

"Kami mendorong agar penyelanggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu punya kriteria atau indikator yang tetap terhadap apa itu personal attack," ujar dia.

Jika tidak, maka setiap pernyataan dari lawan akan bisa diarahkan sebagai serangan personal. Hal ini, lanjutnya, akan menambah kontroversi dan masalah-masalah yang menghambat penyelenggaraan pemilu.

"Kita tidak akan berhenti dari kontroversi pemilu. Itu tentu saja kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pemilu," tambahnya.

Padahal, kata Jojo, serangan, personal ataupun tidak, adalah bagian dari risiko yang harus siap dihadapi oleh setiap calon pejabat publik, apalagi presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal lahan ratusan ribu hektare milik Prabowo di Aceh dan Kalimantan dalam debat kedua Pilpres 2019.

JOKOWI TIDAK MEMPERMASALAHKAN LAHAN PRABOWO LEGAL ATAU TIDAK

JOKOWI TIDAK MEMPERMASALAHKAN LAHAN PRABOWO LEGAL ATAU TIDAK

CANDUQQ- Presiden Joko Widodo menyatakan penyampaiannya soal kepemilikan lahan milik calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur bukan untuk mempermasalahkannya keabsahannya. Dia tak mempermasalahkan apakah lahan itu didapat legal atau ilegal.

"Saya hanya menyampaikan kan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu. Enggak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak. Enggak ada. Jangan ditarik ke mana-mana," kata Jokowi usai memberikan pembekalan saksi di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).

Menurut Jokowi, dalam debat capre kedua kemarin dirinya tak menyebut lahan yang dipegang Prabowo itu bermasalah. Calon presiden nomor 01 itu mengaku hanya merespons pernyataan Prabowo yang menyebut program pembagian sertifikat tanah tak bermanfaat lantaran tanah-tanah akan habis.

"Memang tidak ada masalah. apa saya pernah bilang masalah? Enggak kok," cetusnya.

"Saya itu menyampaikan, ya Pak Prabowo kan memyampaikan bahwa pembagian sertifikat itu tidak bermanfaat karena nanti kan tanah-tanah akan habis. Kan gitu," kata Jokowi menambahkan.

Agen Domino- Jokowi mengatakan dirinya memang telah menerapkan program pembagian sertifikat serta perhutanan sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, dalam program perhutanan sosial, masyarakat ada yang mendapat lahan dengan luas bervariasi, mulai dari 1 hektare dan 2 hektare. Sementara itu untuk masyarakat adat mereka bisa mengelola lahan mulai dari 800 hektare sampai 2 ribu hektare.

"Itu kecil-kecil memang, ada yang dua hektare, memang kecil-kecil," ujarnya.

FADLI ZON UNGKAPKAN ASAL USUL RATUSAN RIBU HEKTARE TANAH PRABOWO

FADLI ZON UNGKAPKAN ASAL USUL RATUSAN RIBU HEKTARE TANAH PRABOWO

CANDUQQ- Anggota Dewan pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengatakan ratusan ribu hektare lahan di Aceh dan Kalimantan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya dipegang oleh Prabowo telah dimiliki sejak awal tahun 2000 dari hasil lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Terkait dengan kepemilikan lahan itu, justru Pak Prabowo menurut saya menyelamatkan lahan itu atau usaha itu adalah usaha yang sudah bangkrut ada di BPPN," ujarnya, di koimpleks parlemen, Jakarta, kemarin.

"Jadi di BPPN, badan apa sih dulu singkatannya itu, karena kita ada krisis kemudian itu dilelang oleh BPPN. Tahun 2000-an awal atau 1990-an. Pokoknya setelah krisis 1997-1998," Fadli menambahkan.

Senada, Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, mengatakan ratusan ribu hektare lahan di Aceh dan Kalimantan yang Hak Guna Usaha (HGU)-nya dipegang oleh Prabowo itu telah dimiliki sejak puluhan tahun lalu.

Meski begitu Ferdinand tak menyebut secara spesifik bahwa lahan itu didapat Prabowo kala mantan mertuanya, Soeharto, masih berkuasa di era Orde Baru.

"Lahan yang saat ini dikelola oleh Pak Prabowo setahu saya memang sudah puluhan tahun [dia dapat]," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Selasa (19/2).

Ferdinand kemudian mengklaim lahan itu juga didapat Prabowo melalui prosedur yang jelas; tak ada penguasaan paksa yang dilakukan Prabowo atas nama perusahaannya.

"Diperoleh dengan cara yang benar sesuai prosedur. Tidak ada pengambilan paksa atau penguasaan paksa dan itu semua atas nama perusahaan," aku dia.

Agen Domino- Ferdinand pun bingung mengapa urusan lahan ini harus terus-menerus diangkat pasca debat kedua Pilpres 2019. Lagi pula, kata dia, tak ada yang salah dengan kepemilikan lahan Prabowo karena selama ini dia juga patuh memabayar pajak.

"Tidak ada yang salah dengan itu, dan semua sesuai mekanisme yang berlaku. Pajak dibayar, dan itu untuk hutan industri sebagai bahan baku kertas. Jadi tidak ada yang salah," kata dia.

Ferdinand pun kemudian menuding Jokowi yang bersikap salah di debat kedua saat membicarakan soal lahan yang dikuasai Prabowo. Mestinya kata dia, semua penguasa lahan dibingkar oleh Jokowi, bukan hanya Prabowo.

"Jokowi yang salah hanya bicara tentang Prabowo. Mestinya bicara juga dong penguasa lain yang bahkan jutaan hektar dan sekarang dikuasai oleh orang orang yang berada dibarisan pendukung Jokowi," katanya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak seharusnya memiliki Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas ribuan hektare di masa kini. Hal itu mungkin didapatkan di era Orde Baru lewat koneksi politik yang kuat.

"Kemungkinan kebanyakan di masanya Orde Baru itu, memang orang-orang yang dekat dengan Soeharto memang dapat konsesi HPH dan HTI. Prabowo kemungkinan [mendapatkannya] di masa Orde Baru," kata Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan Walhi Zenzi Suhadi.

PRABOWO MENGKRITIK JOKOWI YANG SERING MEMBAGI BAGIKAN SERTIFIKAT TANAH KE MASYARAKAT

PRABOWO MENGKRITIK JOKOWI YANG SERING MEMBAGI BAGIKAN SERTIFIKAT TANAH KE MASYARAKAT

CANDUQQ- Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritisi kebijakan capres petahan Jokowi yang gemar membagikan seritifikat tanah kepada masyarakat. Menurut Prabowo, apa yang dilakukan Jokowi dan pemerintahnya saat ini hanya kebijakan jangka pendek.

"Yang dilakukan Bapak Jokowi dan pemerintahnya menarik, dan populer untuk satu-dua geberasi. Tapi tanah tidak tambah, dan bangsa Indonesia terus tambah. Tiap tahun 3,5 juta (masyarakat bertambah),” ucap Prabowo dalam debat capres di Hotel Sultan, Jakarta Minggu (17/2/2019). domino kiu kiu

Prabowo khawatir kebijakan membagi-bagikan sertifikat tanah menyebabkan generasi mendatang tidak lagi bisa mempunyai tanah.

"Jadi bapak bangga bagi 20 juta, 30 juta (sertifikat tanah), pada saatnya, tidak ada lahan yang bisa kita bagi. Bagaimana nasib anak cucu kita?" ucap Prabowo.

Prabowo pun mengaku bila diberi kepercayaan menjadi presiden, dia akan mengacu pada UUD 1945 dalam menerapkan kebijakan agraria dan pertanahan.

"Kami strateginya mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 33, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara,” tegas Prabowo.

Mekanisme Debat

Agen Domino- Debat capres 2019 kembali digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Debat kedua ini disiarkan secara live streaming pada Minggu 17 Februari 2019.

Debat kedua yang hanya akan dijalani para capres ini, KPU akan memperbanyak interaksi antarkandidat. Debat kedua capres kali ini dibagi dalam enam segmen.

Pertama berupa penyampaian visi-misi, segmen kedua dan ketiga berupa pertanyaan dari tim panelis. Kemudian, segmen keempat berupa debat eksploratif dengan pemantik diskusi berupa tayangan video singkat yang disiapkan tim panelis.

Pada segmen kelima, kedua capres saling mengajukan pertanyaan bebas dan segmen keenam pernyataan penutup.

CANDUQQ | PDIP MENYEBUTKAN GERINDA YANG SODORKAN KONSULTAN ASING KE MEGAWATI

PDIP MENYEBUTKAN GERINDA YANG SODORKAN KONSULTAN ASING KE MEGAWATI

CANDUQQ- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak pernah menggunakan konsultan asing saat maju di Pilpres 2009 lalu.

Bantahan itu disampaikan Hasto merespons pernyataan Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso yang menyatakan Megawati bersama Prabowo menggunakan konsultan asing di Pilpres 2009 silam.

"Enggak ada [Megawati gunakan konsultan asing], itu dibawa mereka. Kita gak pernah pakai mereka [Gerindra]," kata Hasto saat ditemui di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (7/2).

Hasto justru membeberkan bahwa Partai Gerindra yang membawa konsultan asing untuk memenangkan Megawati-Prabowo di Pilpres 2009. Meski begitu, dia mengatakan saat itu Megawati enggan menggunakan dan menjalankan rekomendasi dari konsultan asing yang disarankan oleh Gerindra tersebut.

"Saat itu konsultan asing dibawa oleh tim Gerindra, dan beberapa rekomendasi yang diberikan kepada bu Mega tak mau dijalankan, karena itu ada perbedaan oleh kepribadian kita sebagai bangsa timur," kata Hasto.

Agen Domino- Hasto menjelaskan, Megawati enggan menggunakan jasa konsultan asing karena tak sesuai dengan nilai demokrasi di Indonesia. Ia menilai konsultan asing yang dibawa oleh Gerindra itu justru membawa nilai-nilai demokrasi liberal yang berasal dari "negara-negara barat".

"Itulah yang membuat kita tak setuju dengan konsultan asing," ucapnya.

Selain itu, Hasto turut menuding bahwa konsultan asing yang disewa Prabowo pada Pilpres 2009 pernah berkantor di salah satu tempat milik Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Ia pun menyatakan Fadli Zon sendiri tak bisa dilepaskan dari pengaruh asing sampai saat ini.

"Itu [saat Pilpres 2009] kantornya di tempat Fadli Zon. Beda dengan Pak Jokowi yang bangun semangat berdikari. Jangankan konsultan asing, Pak Fadli Zon pernah ke makam Karl Marx yang beliau kagumi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, mengingatkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bahwa Prabowo Subianto berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2009.

Jawaban Priyo juga merespons tuduhan Hasto sebelumnya yang mengklaim menjadi saksi mata Prabowo menggunakan konsultan asing sejak 2009.

"Di 2009 kan kalau tidak salah Pak Prabowo duet sama anu ya, sama Bu Mega. Coba Pak Hasto jelasin saja," kata Priyo di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/2).

Priyo mengatakan dirinya tak memiliki kapasitas untuk menjawab hal tersebut karena tak menjadi tim sukses Mega-Prabowo. Sementara Hasto, ucapnya, lebih paham karena masuk dalam tim sukses.

CANDUQQ | BPN MENYEBUTKAN PRABOWO MENANG PILPRES, JOKOWI AKAN JADI WANTIMPRES

BPN MENYEBUTKAN PRABOWO MENANG PILPRES, JOKOWI AKAN JADI WANTIMPRES

CANDUQQ- Juru Bicara Badan Penentu Kemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Joko Widodo dan Ma"ruf Amin akan diangkat menjadi Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres) jika Prabowo-Sandi terpilih sebagai presiden pada April 2019.

Ini sebagai tanggapan atas keinginan Ma"ruf untuk menjadikan Pondok Pesantren Menteri Pendidikan sejalan dengan RUU Pondok Pesantren yang sedang dibahas.

"Nanti, jika Prabowo-Sandi menang, Pak Jokowi, Pak Ma"ruf, kami minta menjadi Wantimpres, Pak Prabowo mengatakan itu," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Dahnil mengatakan bahwa partainya juga akan meminta rincian tentang berbagai kebijakan untuk Jokowi-Ma"ruf di masa depan. Misalnya soal wacana Menteri Pendidikan Pesantren oleh Ma"ruf Amin.

"Jika usulan Pak Ma"ruf bagus, maka jika Prabowo Sandi menang, dia akan meminta saran terperinci kepada Pak Maruf," katanya.

Calon wakil presiden nomor 01 Ma"ruf Amin berharap bahwa di masa depan akan ada Menteri Pendidikan untuk Pondok Pesantren sehingga pendidikan di pondok pesantren dapat maju dan berkembang dengan cepat.

Hal ini dikatakan dimungkinkan mengingat bahwa DPR berada di tengah-tengah penyusunan UU tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan Agama.

Agen Domino- Saya mendukung diberlakukannya UU Pondok Pesantren. Saat ini RUU Pondok Pesantren masih dibahas di DPR," kata Ma"ruf Amin dalam sambutannya saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari , Wetan Pedurungan Semarang, Senin (4/2) dikutip dari Antara.

Pada kesempatan ini, Ma"ruf juga menyinggung masalah anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp. 400 triliun.

Menurutnya, pesantren akan maju jika sekitar Rp10 triliun atau sekitar Rp20 triliun dari anggaran untuk pengembangan dan pengoperasian pendidikan di pesantren.

"Mudah-mudahan nanti jika Pak Jokowi terpilih kembali sebagai presiden pada periode kedua akan ada Menteri Pendidikan Islam," kata Ma"ruf.

CANDUQQ | LA NYALLA MERASA HABIS MANIS SEPAH DI BUANG

CANDUQQ- La Nyalla Mattalitti menyimpan banyak kekecewaan terhadap sosok yang pernah dibelanya, Prabowo Subianto. Selama berjuang bersama Prabowo di Pilpres 2014 lalu, La Nyalla yang kini mendukung Joko Widodo merasa hanya dimanfaatkan oleh calon presiden nomor urut 02 itu.

"Kita sudah melihat selama ini, bahwa ini Pak Prabowo ini orang yang enggak tahu diri, yang sudah dibela-belain ternyata habis manis sepah dibuang," kata La Nyalla saat bicara di program Layar Pemilu Tepercaya CNNIndonesia TV, Rabu (12/12) malam.

"Dan itu kondisinya bukan ada di saya saja," kata La Nyalla melanjutkan. "Banyak di kader-kader gerindra yang lain. Kalau dibutuhkan saja kita dipakai, kalau enggak butuh enggak dipakai".

Salah satu kekecewaan La Nyalla kepada Prabowo adalah saat dirinya gagal mendapat rekomendasi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ketika itu, saat minta rekomendasi, La Nyalla mengaku dipingpong oleh Gerindra.

La Nyalla mengaku tak bisa menerima perlakuan itu. Dia merasa sudah berjalan selama sembilan tahun bersama Prabowo menjadi oposisi.

Banyak lagi hal yang membuat La Nyalla kecewa terhadap Prabowo. Namun Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade mengatakan apa yang dikemukakan La Nyalla mengenai Prabowo tidak benar.

Soal pencalonan di Pilgub Jawa Timur, Andre mengatakan La Nyalla sebenarnya sudah mendapat surat tugas dari partai untuk membangun koalisi.

"Tapi ternyata di saat sampai waktu yang ditentukan di surat tugas itu, Pak La Nyalla tak mampu membangun koalisi," kata Andre dalam acara yang sama.

Andre pun menegaskan bahwa Prabowo sangat memperhatikan kader-kadernya. "Siapapun kader bermasalah, kader yang membutuhkan bantuan, dia support, kok," katanya.

La Nyalla balik membantah Andre soal perhatian Prabowo kepada kadernya. Dia memberi contoh sejumlah kesulitan yang dihadapinya selama bersama Prabowo. Salah satunya saat menjadi Ketua Umum PSSI.

Kata La Nyalla, baik Prabowo maupun Gerindra tak memberikan bantuan saat dirinya selaku Ketua PSSI berseteru dengan pemerintah.

Agen Domino- Dalam perseteruan itu pemerintah lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan membekukan kepengurusan PSSI di bawah La Nyalla.

Nyalla juga merasa ditinggalkan saat berhadapan dengan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Jawa Timur.

"Tidak ada kader Gerindra yang bantu saya. Saya berjuang sendiri, kok. Pak Prabowo enggak ada," kata dia.

Nama La Nyalla kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pengakuan bahwa dirinya termasuk salah satu yang ikut menyebarkan hoaks bahwa Jokowi merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), pemeluk agama Kristen, maupun keturunan China.

La Nyalla menyampaikan pengakuan itu saat ditemui di kediaman Ma"ruf Amin, cawapres Jokowi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

"Pertama kali saya begitu mau mendukung Pak Jokowi. Saya datang ke beliau, saya minta maaf, bahwa saya yang isukan pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah pak Jokowi Kristen, China," kata La Nyalla.

CANDUQQ | LA NYALLA MERASA HABIS MANIS SEPAH DI BUANG

CANDUQQ- La Nyalla Mattalitti menyimpan banyak kekecewaan terhadap sosok yang pernah dibelanya, Prabowo Subianto. Selama berjuang bersama Prabowo di Pilpres 2014 lalu, La Nyalla yang kini mendukung Joko Widodo merasa hanya dimanfaatkan oleh calon presiden nomor urut 02 itu.

"Kita sudah melihat selama ini, bahwa ini Pak Prabowo ini orang yang enggak tahu diri, yang sudah dibela-belain ternyata habis manis sepah dibuang," kata La Nyalla saat bicara di program Layar Pemilu Tepercaya CNNIndonesia TV, Rabu (12/12) malam.

"Dan itu kondisinya bukan ada di saya saja," kata La Nyalla melanjutkan. "Banyak di kader-kader gerindra yang lain. Kalau dibutuhkan saja kita dipakai, kalau enggak butuh enggak dipakai".

Salah satu kekecewaan La Nyalla kepada Prabowo adalah saat dirinya gagal mendapat rekomendasi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ketika itu, saat minta rekomendasi, La Nyalla mengaku dipingpong oleh Gerindra.

La Nyalla mengaku tak bisa menerima perlakuan itu. Dia merasa sudah berjalan selama sembilan tahun bersama Prabowo menjadi oposisi.

Banyak lagi hal yang membuat La Nyalla kecewa terhadap Prabowo. Namun Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade mengatakan apa yang dikemukakan La Nyalla mengenai Prabowo tidak benar.

Soal pencalonan di Pilgub Jawa Timur, Andre mengatakan La Nyalla sebenarnya sudah mendapat surat tugas dari partai untuk membangun koalisi.

"Tapi ternyata di saat sampai waktu yang ditentukan di surat tugas itu, Pak La Nyalla tak mampu membangun koalisi," kata Andre dalam acara yang sama.

Andre pun menegaskan bahwa Prabowo sangat memperhatikan kader-kadernya. "Siapapun kader bermasalah, kader yang membutuhkan bantuan, dia support, kok," katanya.

La Nyalla balik membantah Andre soal perhatian Prabowo kepada kadernya. Dia memberi contoh sejumlah kesulitan yang dihadapinya selama bersama Prabowo. Salah satunya saat menjadi Ketua Umum PSSI.

Kata La Nyalla, baik Prabowo maupun Gerindra tak memberikan bantuan saat dirinya selaku Ketua PSSI berseteru dengan pemerintah.

Agen Domino- Dalam perseteruan itu pemerintah lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan membekukan kepengurusan PSSI di bawah La Nyalla.

Nyalla juga merasa ditinggalkan saat berhadapan dengan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Jawa Timur.

"Tidak ada kader Gerindra yang bantu saya. Saya berjuang sendiri, kok. Pak Prabowo enggak ada," kata dia.

Nama La Nyalla kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pengakuan bahwa dirinya termasuk salah satu yang ikut menyebarkan hoaks bahwa Jokowi merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), pemeluk agama Kristen, maupun keturunan China.

La Nyalla menyampaikan pengakuan itu saat ditemui di kediaman Ma"ruf Amin, cawapres Jokowi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

"Pertama kali saya begitu mau mendukung Pak Jokowi. Saya datang ke beliau, saya minta maaf, bahwa saya yang isukan pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah pak Jokowi Kristen, China," kata La Nyalla.

CANDUQQ | PARTAI NASDEM MINTA PRABOWO BERI DATA PEMBANDING SOAL KORUPSI

CANDUQQ- Pimpinan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Willy Aditya meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menyampaikan gagasan pembanding terkait tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pernyataan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya itu disampaikan untuk menanggapi ucapan Prabowo mengenai korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

"Sebaiknya Prabowo berhenti cara berkampanye ngawur," kata Willy di Jakarta, seperti ikutip dari Antara, Sabtu (1/12/2018). Willy menyatakan Prabowo harus membedakan sistem pemerintahan di negara otoriter seperti era zaman orde baru dengan zaman demokrasi saat ini.

Willy menyampaikan, kekuasaan pada era orde baru sangat tertutup dan absolut di tangan penguasa, sedangkan era demokrasi kekuasaan tersebar, bahkan pemerintah Indonesia menjalankan otonomi daerah.

Diungkapkan Willy, aparat keamanan bekerja sesuai kebutuhan penguasa ketika era zaman orde baru, kemudian terjadi reformasi yang menata ulang pemerintahan termasuk muncul pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai "ujung tombak" pemberantasan korupsi bersama Kejaksaan dan Polri.

"Di zaman orde baru jika ada orang yang berani kritik karena korupsi maka bisa-bisa orang tersebut akan dibungkam. Berbeda dengan sekarang yang semua harus transparan," ungkap Willy.

Penyebab Korupsi

Agen Domino- Ketua DPP Divisi Humas Nasdem itu menjelaskan pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia disebabkan keterbukaan dan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

"Dan perlu kita ingat Gerindra itu paling banyak mengajukan caleg mantan koruptor," ucap Willy.

Berdasarkan data yang diumumkan Transparansi Internasional pada 1999, Willy mengungkapkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia terendah di kawasan Asia, namun saat ini Indonesia hanya berada di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.