DAMPAK DARI TSUNAMI, JOKOWI INGIN WARGA PESISIR LAMPUNG DIRELOKASI
CANDUQQ- Presiden
Joko Widodo menyambangi Lampung Selatan di hari pertama kerjanya tahun 2019, Rabu (2/1). Tepat di hari pertama bekerja tahun ini, Jokowi langsung mendatangi beberapa daerah yang terdampak bencana
tsunami di Provinsi Lampung.
Setelah tiba di bandara Radin Inten II Bandar Lampung, ia mengunjungi Kabupaten Lampung Selatan, yakni kabupaten yang paling merana diterjang tsunami pada Sabtu (22/12).
Menurut data Pemerintah Daerah Lampung Selatan, setidaknya ada 118 korban tewas, 6.379 korban luka-luka, dan tujuh orang hilang akibat peristiwa tersebut. Sebagian besar korban jiwa terkonsentrasi di Kecamatan Rajabasa, di mana 97 orang telah menjadi korban.
Jokowi kemudian melanjutkan lawatan ke lokasi pengungsian warga Pulau Sebesi di Lapangan Tenis Kalianda, Lampung Selatan. Dari kunjungan kerjanya kali ini, ada satu kebijakan yang perlu segera dilakukan. Seluruh penduduk Lampung yang ada di pesisir harus direlokasi.
Ia mencontohkan, rumah warga di Desa Way Muli, desa di Lampung Selatan yang tertampar tsunami paling perih, harus segera direlokasi minimal 400 meter dari bibir pantai agar masyarakat bisa dengan mudah menyelamatkan diri kala tsunami menerjang lagi.
Sebab, menurut dia, ancaman bencana alam akan terus mengintai. Namun, seberapa besar dampaknya tergantung dengan kesiapan warga dan tata ruang pesisir yang baik.
Selain itu, relokasi dimaksudkan agar masyarakat segera pulih dari trauma setelah tsunami. Setelah mendengar keluhan warga Pulau Sebesi, ia baru tahu bahwa kini mereka masih gentar untuk bermukim di sisi pantai lagi.
"Ini perlu direlokasi, dipindahkan, karena lokasinya di sini sangat rawan tsunami. Kami tidak hanya berbicara sekarang, tidak hanya berbicara lima tahun ke depan, tidak hanya berbicara 10 tahun ke depan, tapi berbicara 20, 30, 50 tahun ke depan," kata Jokowi, Rabu (2/1).
Agen Domino- Menurut dia, proses relokasi tidak akan memakan waktu lama. Ia mengaku sudah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pemerintah daerah setempat agar proses rekonstruksi bisa dilakukan setelah masa tanggap darurat usai.
"Dan warga sini juga sudah minta agar rumah mereka sudah dibangun," ucap Jokowi.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rekonstruksi hunian sejatinya merupakan agenda pemerintah selepas bencana alam melanda satu daerah. Namun, kata dia, kondisi di Lampung lebih menantang.
Di samping proses rekonstruksi, penetapan lokasi juga dipandang sebagai faktor terpenting. Jangan sampai, kata dia, rumah warga kembali hancur diterjang tsunami meski sudah direlokasi.
Untuk itu, kata Basuki, lokasi rekonstruksi harus ditentukan berdasarkan potensi intensitas tsunami. Ada yang dianggap aman dengan jarak 200 meter dari pinggir pantai, namun ada pula lokasi yang baru bisa disebut aman jika sudah 500 meter dari pantai.
"Kalau tidak begitu, nanti kita disalahkan ke depannya. Apalagi yang bangun pemerintah. Jangan sampai kami bangun di tempat yang salah," kata Basuki.
Rencananya, jenis hunian yang akan direkonstruksi memiliki luas bangunan 45 meter persegi dengan luas tanah 100 meter persegi. Adapun, biaya pengerjaan satu rumah memakan dana sekitar Rp50 juta, di mana tanah disediakan oleh pemerintah daerah dan konstruksinya dilakukan Kementerian PUPR.
Hari ini, lanjut Basuki, pemerintah daerah Lampung Selatan tengah melakukan rapat demi mempersiapkan penyediaan lahan bagi relokasi.
"Kalau rekonstruksi seperti Palu dan Lombok kan kemarin dikasih uang. Namun, kali ini mereka (warga) minta dibikinkan. Takut kalau dikasih uang saja, nanti malah tidak jadi rumahnya," ucap Basuki.
Hanya saja, warga terdampak tsunami tak satu suara ihwal niatan relokasi tersebut. Nurlaila, warga Desa Way Muli, Kabupaten Lampung Selatan ini menolak untuk direlokasi ke daerah lain lantaran sudah 20 tahun tinggal di pesisir pantai. Ia khawatir, relokasi pemerintah malah bikin pamor wisata di kampungnya kian tergerus.
"Kami di sini punya pantai yang indah, terkenal karena desa wisata. Kami masih tetap ingin di sini, kalau pindah kami tak punya mata pencaharian lagi," kata Nurlaila.
Namun, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai produsen agar-agar skala kecil ini tetap ingin ada uluran pemerintah. "Agar anak-anak kami bisa kembali aman," ucap dia.
Hanya saja di sisi lain, Sati, salah satu warga Pulau Sebesi sangat berharap pemerintah merelokasi huniannya ke tempat yang lebih tinggi. Sebab, ia mengaku trauma tinggal di sisi pantai.
Sati mengaku, rumahnya tidak mengalami kerusakan sedikitpun akibat tsunami. Namun, kejadian pada Desember kemarin tak bisa bikin ia tenang. Momen kala ia lari menyelamatkan diri ke bukit terdekat kala tsunami menerjang tak bisa lepas dari pikirannya setiap hari. Saking trauma dengan pantai, ia sampai tak turun bukit selama sepekan.
Maka dari itu, ia sangat beraharap pemerintah segera merelokasi huniannya agar ia dan keluarganya bisa aman dari tsunami. "Meski saya rumahnya masih utuh pun, saya masih trauma karena lari-lari menyelamatkan diri," ujar dia.
